Muaro Jambi, fakta.pro – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muaro Jambi menggelar rapat paripurna istimewa untuk mengikuti dan mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Jumat 14 Agustus 2026.
Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Muaro Jambi tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Muaro Jambi Aidi Hatta bersama para wakil ketua DPRD. Para peserta mengikuti pidato Presiden Prabowo yang disiarkan langsung dari Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Sejumlah pejabat daerah turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno, Wakil Bupati Junaidi H. Mahir, Sekretaris Daerah Muaro Jambi Budhi Hartono, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala organisasi perangkat daerah (OPD), tokoh masyarakat, serta tamu undangan lainnya.
Sebelum mengikuti pidato Presiden, Ketua DPRD Muaro Jambi Aidi Hatta menyampaikan ucapan selamat atas peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Dalam pidato kenegaraannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya memperkuat kedaulatan dan kemandirian Indonesia di tengah perubahan serta dinamika global.
Menurut Presiden, kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai terbebas dari penjajahan, tetapi juga kemampuan bangsa untuk memenuhi kebutuhan strategisnya secara mandiri.
Sektor pangan, energi dan industri menjadi bagian yang mendapat perhatian dalam upaya memperkuat ketahanan nasional.
“Ketahanan pangan, kemandirian energi, dan hilirisasi industri adalah kunci agar Indonesia menjadi bangsa yang tangguh dan disegani dunia,” ujar Prabowo dalam pidatonya.
Penguatan sektor strategis tersebut dinilai penting agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada negara lain sekaligus mampu meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.
Presiden juga mengajak pemerintah daerah memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam menjalankan berbagai program pembangunan nasional.
Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai menjadi faktor penting agar kebijakan pembangunan dapat dirasakan masyarakat secara langsung, termasuk hingga wilayah pedesaan.(Adv,)
