Muaro Jambi, fakta.pro – Ketua DPRD Muaro Jambi, Aidi Hatta, menegaskan bahwa pihaknya hingga kini belum menerima usulan resmi dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muaro Jambi terkait wacana pinjaman daerah sebesar Rp200 miliar.
Menurut Aidi Hatta, DPRD belum dapat memberikan sikap apakah mendukung atau menolak rencana tersebut sebelum ada penyampaian resmi dari pemerintah daerah. Ia menilai setiap kebijakan yang berkaitan dengan pinjaman daerah harus melalui mekanisme yang berlaku dan dibahas secara bersama antara eksekutif dan legislatif.
“Hingga saat ini, Pak Bupati belum menyampaikan secara konkret mengenai rencana tersebut. Sebagai lembaga, kami baru bisa memberikan sikap apabila sudah menerima surat resmi dari pemerintah daerah. Selama belum ada surat resmi, kami belum bisa mengatakan setuju ataupun tidak,” ujar Aidi Hatta.
Ia menjelaskan, munculnya berbagai informasi mengenai rencana pinjaman tersebut belum bisa dijadikan dasar bagi DPRD untuk mengambil kesimpulan. Menurutnya, lembaga legislatif hanya akan membahas suatu kebijakan setelah dokumen resmi diajukan oleh pemerintah daerah.
Aidi mengatakan, apabila nantinya usulan pinjaman benar-benar diajukan ke DPRD, maka seluruh fraksi akan membahasnya secara mendalam sesuai mekanisme yang berlaku. Pembahasan tersebut akan mencakup berbagai aspek, mulai dari kondisi keuangan daerah, kemampuan fiskal, urgensi pinjaman, hingga manfaat yang akan dirasakan masyarakat.
“Kalau nanti usulan itu masuk, tentu akan kami bahas bersama. Semua akan dikaji secara menyeluruh karena keputusan seperti ini membutuhkan kesepakatan antara eksekutif dan legislatif,” katanya.
Menurutnya, keputusan mengenai pinjaman daerah tidak bisa diambil secara tergesa-gesa. DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah dan tidak membebani kondisi keuangan daerah di masa mendatang.
Aidi juga menegaskan bahwa pembahasan nantinya akan dilakukan secara terbuka dengan mempertimbangkan berbagai masukan dari masyarakat maupun pihak-pihak terkait. Mengingat nilai pinjaman yang cukup besar, DPRD akan berhati-hati sebelum memberikan persetujuan.
“Ini menyangkut kepentingan masyarakat. Tentu akan banyak masukan yang kami dengarkan. Kami ingin memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil benar-benar untuk kepentingan daerah dan masyarakat Muaro Jambi,” tegasnya.
Ia menambahkan, hubungan antara DPRD dan pemerintah daerah selama ini dibangun dalam semangat kemitraan. Karena itu, setiap kebijakan strategis akan dibahas melalui komunikasi dan koordinasi yang baik agar menghasilkan keputusan yang tepat.
“Yang jelas, kami akan bekerja sama. Jika memang usulan itu nantinya disampaikan secara resmi, DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan dan pembahasan sesuai aturan yang berlaku. Semua akan diputuskan berdasarkan kepentingan daerah, bukan kepentingan pihak tertentu,” pungkasnya.
Wacana pinjaman daerah sebesar Rp200 miliar sebelumnya menjadi perhatian publik karena dinilai berkaitan dengan upaya percepatan pembangunan di Kabupaten Muaro Jambi. Namun hingga kini, DPRD Muaro Jambi menegaskan belum menerima dokumen resmi sehingga belum ada pembahasan ataupun keputusan terkait rencana tersebut.(Adv)
