Jakarta, fakta.pro – Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., melakukan langkah strategis dalam upaya percepatan pembangunan hunian layak bagi masyarakat di Provinsi Jambi. Didampingi seluruh kepala daerah kabupaten/kota se-Provinsi Jambi, Gubernur Al Haris menggelar audiensi khusus bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait, di Ruang Rapat Menteri Lantai 21 Wisma Mandiri Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (23/02/2026).
Pertemuan tingkat tinggi ini menjadi momentum krusial bagi Pemerintah Provinsi Jambi untuk menyelaraskan program daerah dengan kebijakan nasional. Menteri PKP, Maruarar Sirait yang akrab disapa Menteri Ara menyambut langsung kehadiran rombongan besar dari Jambi ini. Turut mendampingi Menteri Ara, jajaran Sekretaris Jenderal dan para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian PKP.
Dalam diskusi yang berlangsung hangat namun progresif tersebut, Gubernur Al Haris memaparkan sejumlah usulan prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat. Pemerintah Provinsi Jambi menitikberatkan pada tiga pilar utama: peningkatan kualitas rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui program bedah rumah, pembangunan rumah susun (Rusun) di titik strategis, serta penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) untuk membenahi kawasan permukiman kumuh.
“Kehadiran kami bersama para Bupati dan Walikota hari ini adalah bentuk komitmen kuat untuk memastikan warga Jambi mendapatkan akses hunian yang layak. Kami mengusulkan program-program yang bersifat langsung dirasakan manfaatnya, seperti bedah rumah dan penataan kawasan yang selama ini masih berkategori kumuh,” ujar Al Haris.
Menanggapi usulan tersebut, Menteri Ara menegaskan bahwa penanganan kemiskinan dan penataan kawasan kumuh tidak boleh dilakukan secara parsial atau “berjalan sendiri-sendiri”. Ia mendorong Jambi menjadi salah satu wilayah percontohan untuk program kolaboratif yang mengintegrasikan berbagai sumber pendanaan.
”Kita harus menyiapkan program ini sebagai sebuah kolaborasi besar. Tidak hanya mengandalkan APBN atau APBD, tetapi melibatkan CSR perusahaan, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), hingga skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan,” tegas Menteri Ara.
Lebih lanjut, Menteri Ara mengungkapkan visi besar kementeriannya untuk melibatkan sektor perbankan dan pembiayaan melalui PNM (Permodalan Nasional Madani). “Ibu Dirjen juga akan melibatkan banker perempuan untuk memberikan pembinaan kepada masyarakat. Jadi, tujuannya bukan hanya memperbaiki fisik lingkungan, tapi juga memperkuat kemandirian ekonomi warga dan melahirkan wirausaha lokal baru di kawasan tersebut,” tambahnya.
Langkah progresif Kementerian PKP ini mendapat apresiasi luas dari jajaran kepala daerah yang hadir. Sinergi ini diharapkan mampu memangkas hambatan birokrasi dalam penyediaan perumahan rakyat. Pihak kementerian pun berencana melakukan rangkaian kunjungan kerja untuk meninjau langsung kesiapan lahan dan validasi data usulan yang disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Jambi.
Dalam audiensi ini, Gubernur Al Haris turut didampingi oleh sejumlah pejabat kunci Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jambi, di antaranya Kepala Bappeda, Kadis Kominfo, Plt. Kadis Perkimtan, Karo Kesra, Plt. Karo Adpim, serta Plt. Kepala Badan Penghubung.
Pertemuan ini diakhiri dengan kesepakatan untuk segera mematangkan data teknis agar program-program strategis seperti rumah subsidi dan penataan kawasan kumuh di Provinsi Jambi dapat segera terealisasi secara bertahap sepanjang tahun anggaran 2026. (Diskominfo Provinsi Jambi/adv*)
